Tampilkan postingan dengan label Pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pangan. Tampilkan semua postingan

Jumat, April 18, 2008

HKTI : Mari Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Denpasar(18/04/08)-Dalam RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) HKTI Propinsi Bali, yang membahas tentang peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dan pameran sarana/produk pertamanan. Dewan Pimpinan Propinsi Bali Nyoman Suparta mengatakan hampir di seluruh Bali terjadi alih fungsi lahan terutama di Denpasar dan Gianya. "alih fungsi lahan tersebut dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian kita terutama beras". ungkapnya.
Saat ini Bali memiliki luas lahan 56.000 hektar apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, dari 56.000 hektar 72 %-nya masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan sekitar 81.040 hektar lahan tersebut masih berupa sawah. "Apabila pemerintah benar-benar mau membangun bali kami kira bali tidak akan terjadi krisis pangan" ungkapnya.

Contohnya sekarang ini produksi gabah rata-rata 5,5 ton/hektar dikali luas sawah 81.040 hektar yg bersertara dengan luas panen sekitar 141.000 hektar maka hasilnya sudah hampir bisa swasembada tetapi dengan teknologi yg baru,bibit unggul, teknlogi pengolahan tanah yg bagus, teknologi pemupukan yang kami anjurkan ,teknologi penanaman dengan 2 in 1 ,hasilnya bisa mencapai 8 ton rata-rata/hektar. Dengan naik 6 ton saja kita sudah impas dan apabila kita mampu menghasilkan minimal rata-rata 7 ton/hektar kita sudah swasmebada apalagi jika mampu menghasilkan rata-rata 8 ton/hektar saja kita sudah bisa simpan atau diekspor.

Ketika ditanya tentang masalah ekspor dirinya mengatakan bahwa untuk ekspor beras tahun ini kami belum bisa menyepakati untuk melakukan ekspor beras selain karena di tingkat pusat belum setuju juga karena produksi beras kita belum cukup kuat.

Saat ini terjadi ketimpangan harga antara harga gabah yang masih rendah dan harga beras dunia yang tinggi sekitar $700/ton, apabila gabah masih tetap harganya Rp 2.100 yg diuntungkan adalah eksportir padahal yang mau kami untungkan adalah petani. Oleh karena itu kami berharap pemerintah untuk menaikkan harga gabah sehingga ada keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh petani dan eksportir kita.

"Hidup dan sengsaranya HKTI tergantung dari kebijakan pemimpinnya oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh petani untuk memilih gubernur yang memilliki visi dan misi yg jelas mengenai pembangunan pertanian"ungkapnya kepada para wartawan di akhir-akhir wawancara.

Senin, Maret 17, 2008

Unjuk Rasa PPNSI di Semarang

SEMARANG (17/3/2008) berlangsung unjuk rasa PPNSI (Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia) Jateng di Kantor BULOG Divisi Regional Jateng Jl. Menteri Supeno No. 1 Semarang yang menuntut pemerintah untuk mengeluarkan HPP gabah secepatnya.

Riyono (Ketua DPW PPNSI Jateng) menyatakan pemerintah harus segera mengeluarkan HPP tahun 2008 maksimal akhir Maret 2008. Selain itu BULOG juga harus lebih banyak menyerap gabah dari petani serta mencabut syarat dalam pengadaan gabah dan beras yang memberatkan petani. Sudah saatnya kini petani dan nelayan bersatu untuk menyatukan langkah bangkit bersama melawan penindasan.

Kamis, Maret 06, 2008

Emang enak makan pupuk bung!

Masalah pupuk untuk tanaman pangan adalah masalah nasional karena menyangkut masalah ketahanan pangan Indonesia. Jawa tengah adalah salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional namun pupuk bersubsidi dilaporkan langka di enam kabupaten di Jawa Tengah seperti Sragen, Pemalang, Blora, Pati, dan Rembang. Hal ini dikeluhkan para petani yang tengah memulai masa tanam di awal tahun. Kelangkaan pupuk tersebut menyebabkan peningkatan harga-harga pupuk bersubsidi yang sampai ke tangan petani di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga berkisar Rp. 1.600 s.d. Rp. 2500 per Kg. Padahal daerah ini mengalami baru saja mengalami bencana banjir yang menyebabkan gagal panen.

Kelangkaan diduga disebabkan oleh penyelewengan distribusi dari distributor hingga ke pengecer. Pengusutan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Panitia Khusus dari DPRD Blora. Para petani masih melakukan penanaman padi dengan penyubur tanaman lainnya namun tanpa pupuk panen terancam gagal.

Ternyata sekarang banyak orang yang senang by-pass. Langsung makan pupuknya, tidak usah menunggu padi hingga menjadi nasi.

Bagaimana di daerah anda?