Denpasar(18/04/08)-Dalam RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) HKTI Propinsi Bali, yang membahas tentang peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dan pameran sarana/produk pertamanan. Dewan Pimpinan Propinsi Bali Nyoman Suparta mengatakan hampir di seluruh Bali terjadi alih fungsi lahan terutama di Denpasar dan Gianya. "alih fungsi lahan tersebut dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian kita terutama beras". ungkapnya.
Saat ini Bali memiliki luas lahan 56.000 hektar apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, dari 56.000 hektar 72 %-nya masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan sekitar 81.040 hektar lahan tersebut masih berupa sawah. "Apabila pemerintah benar-benar mau membangun bali kami kira bali tidak akan terjadi krisis pangan" ungkapnya.
Contohnya sekarang ini produksi gabah rata-rata 5,5 ton/hektar dikali luas sawah 81.040 hektar yg bersertara dengan luas panen sekitar 141.000 hektar maka hasilnya sudah hampir bisa swasembada tetapi dengan teknologi yg baru,bibit unggul, teknlogi pengolahan tanah yg bagus, teknologi pemupukan yang kami anjurkan ,teknologi penanaman dengan 2 in 1 ,hasilnya bisa mencapai 8 ton rata-rata/hektar. Dengan naik 6 ton saja kita sudah impas dan apabila kita mampu menghasilkan minimal rata-rata 7 ton/hektar kita sudah swasmebada apalagi jika mampu menghasilkan rata-rata 8 ton/hektar saja kita sudah bisa simpan atau diekspor.
Ketika ditanya tentang masalah ekspor dirinya mengatakan bahwa untuk ekspor beras tahun ini kami belum bisa menyepakati untuk melakukan ekspor beras selain karena di tingkat pusat belum setuju juga karena produksi beras kita belum cukup kuat.
Saat ini terjadi ketimpangan harga antara harga gabah yang masih rendah dan harga beras dunia yang tinggi sekitar $700/ton, apabila gabah masih tetap harganya Rp 2.100 yg diuntungkan adalah eksportir padahal yang mau kami untungkan adalah petani. Oleh karena itu kami berharap pemerintah untuk menaikkan harga gabah sehingga ada keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh petani dan eksportir kita.
"Hidup dan sengsaranya HKTI tergantung dari kebijakan pemimpinnya oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh petani untuk memilih gubernur yang memilliki visi dan misi yg jelas mengenai pembangunan pertanian"ungkapnya kepada para wartawan di akhir-akhir wawancara.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar