PULAU TERLUAR DAN KEHORMATAN BANGSA

Kita tentu tidak ingin bila kasus hilangnya pulau-pulau terluar milik Indonesia, seperti Pulau Ligitan dan Sipadan terulang kembali. Maka, pulau-pulau terluar itu harus dijaga. Dan itulah yang saat ini dilakukan oleh TNI. Salah satu catatan penting perlu kita berikan kepada Marinir TNI AL. Sudah 3 bulan ini mereka melakukan tugas berat yakni mengamankan pulau-pulau terluar. Untuk apa? Tidak main-main, ini adalah sebuah karya demi menjaga kehormatan bangsa.

Sebagaimana dikabarkan oleh media massa, sejak awal Mei lalu para prajurit Marinir TNI AL itu diberangkatkan dan disebar di 12 pulau milik Indonesia, yang sering disebut pulau-pulau terluar atau bahkan pulau-pulau terdepan. Apapun istilahnya, mau terluar atau terdepan, yang penting bahwa pulau-pulau itu adalah milik Indonesia yang harus dijaga, harus memperoleh perhatian, harus diawasi, dan harus memiliki kejelasan dalam penguasaan Indonesia.

Mereka diberangkatkan dari wilayah timur maupun dari wilayah barat. Kabarnya 12 Tim Marinir TNI AL telah ditempatkan di pulau-pulau terluar. Sebanyak 5 Tim marinir dari wilayah Timur, dan 7 Tim dari kawasan barat. Pulau-pulau terluar itu di antaranya adalah : Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Mangkai, Pulau Nipah, Pulau Subi, Pulau Kepala, Pulau Marore, Pulau Danasabu, Pulau Danarote, Pulau Maroke, Pulau Miangas, Pulau Marampit.

Pemberangkatan prajurit TNI itu selain karena mengantisipasi maraknya kasus hukum yang terjadi di perbatasan,sekaligus merupakan bentuk pengawasan perbatasan. Karenanya kehadiran dan pengabdian mereka merupakan tugas negara demi kehormatan negara.

Berkaca dari pengalaman pahit, bagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan yang diduduki oleh negeri jiran Malaysia, pada akhirnya harus menjadi milik negera tetangga. Indonesia kalah dalam pengadilan internasional, hanya karena Indonesia dianggap tidak mengurus kedua pulau itu. Penguasaan Malaysia lebih didasarkan karena pulau itu secara fisik dikelola, diurus, dijadikan tempat rekreasi atau tempat layak huni dengan adanya tanda-tanda kehidupan sosial di situ.

Kita juga berkaca dengan kasus heboh di blok Ambalat beberapa waktu silam. Setelah berhasil menjarah Sipadan dan Ligitan, Malaysia nampaknya ingin mengulang sukses dalam praktek premanismenya. Ambalat dijadikan sasaran berikutnya, dengan cara-cara yang jauh lebih sadis yakni mengerahkan kekuatan sebagian tentara dan perlengkapan militernya. Untung saja konflik masih dapat dicegah dengan prinsip kedamaian kawasan dan persaudaraan. Bila Malaysia benar-benar buta telinga dan buta mata, sulit membayangkan bagaimana konflik akan menjadi hancur-hancuran di negara itu. Rakyat Indonesia pasti dengan mudah diajak untuk menjadikan Malaysia lautan api di manapun tempatnya. Kesabaran Indonesia saat itu ternyata sudah diterjemahkan sebagai ketidakberanian. Ingatlah ini, dan mungkin masih menjadi catatan tersendiri oleh para pemilik ideologi kekuasaan di negeri jiran itu.

Ilustrasi ini hendak menyatakan, bahwa Blok Ambalat sebelum peristiwa dengan Malaysia pun sebenarnya kurang memperoleh perhatian pemerintah Indonesia. Dan sudah pasti, bahwa ketidakberadaan penghuni di pulau-pulau itu akan dengan mudah diklaim oleh orang lain atau negara tetangga. Dengan segala dalih dan kemampuan keuangannya, mereka ingin menguasai pulau-pulau itu sebagai miliknya. Apapun dan bagaimanapun caranya.

Akibat berikutnya, cepat atau lambat pulau-pulau itu akan dikuasai bila mereka telah menduduki tempat itu. Ini tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana caranya ? Tidak lain bangsa ini harus peduli dengan menjaga dan mengamankannya. Bila tidak bisa membantu secara fisik, maka bantuan moril, spitrrituil, materiil, bahkan dukungan politik sangat dibutuhkan.

Saat ini secara riil TNI AL sudah menjaga pulau-pulau itu. Masih banyak pulau-pulau terluar lainnya yang harus memperoleh perlakuan serupa. Berbekal semangat dan komitmen demi kehormatan dan kedaulatan Republik Indonesia, tugas itu telah diemban dan dilakukan oleh TNI. Walau dengan sarana dan prasarana terbatas, mereka setia menjadi penjuru dalam mengamankan kedaulatan di pulau-pulau terluar itu.

Siapa sebenarnya yang harus menjaga selain TNI ? Mestinya hal ini menjadi tugas semua elemen bangsa ini. Siapapun boleh ikut mengamankan pulau-pulau itu, bila mereka ingin dan memiliki keberaniamn dan komitmen seperti yang dilakukan oleh para prajurit TNI AL itu. Persoalannya, adakah kepedulian, komitmen, perhatian elemen bangsa lainnya terhadap pulau-pulau terluar itu ?

Jangan hanya bisa berteriak demi bangsa dan negara, bila dalam prakteknya tak pernah punya kepedulian. Persoalan utamanya sekarang, mendorong pemerintah untuk memiliki kesanggupan menyediakan alokasi anggaran yang cukup guna memenuhi semua kebutuhan menjaga pulau-pulau terluar itu. Sebab upaya menjaga kedaulatan wilayah memang membutuhkan anggaran yang besar untuk menjamin seluruh sistem yang ada dapat bekerja secara maksimal dan konsisten, terkait upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah tadi.

Para anggota dewan pun jangan hanya bisa berteriak agar TNI mampu menjaga pulau-pulau terluar, namun tanpa ada kemauan menyuarakan pemenuhan kebutuhan mereka. Kedaulatan negara harus dibangun dengan aksi nyata, langsung di lapangan tempat bekerja. Kedaulatan dan kehormatan negara juga bukan semata berada di pundak TNI. Alangkah tidak adilnya bila semua itu harus diserahkan kepada TNI, namun elemen bangsa lainnya sekelas DPR tidak mau memperhatikan kebutuhan mereka.

Para aktivis lingkungan, para aktivis HAM, aktivis LSM, pun jangan hanya pandai berteriak mengkritisi pemerintah, mengkritisi TNI tetapi tak pernah mampu berbuat lebih dari sekedar obral mulut dan press release.

Sangat menarik pemberitaan media massa nasional belakangan ini, bahwa memang diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk membangun semacam penanda wilayah atau bahkan untuk menempatkan personel pasukan dalam jumlah tertentu, yang akan bertugas menjaga wilayah tersebut. Dengan begitu, negara lain tidak akan berani masuk dan mencoba menduduki suatu pulau, hanya karena pulau itu dianggap kosong dan tak bertuan.

Kini para anggota Marinir TNI AL masih berada di pulau-pulau terluar itu. Bila waktunya tiba, mereka harus melakukan rotasi karena memang harus saling berganti dalam menjalankan tugas. Barangkali anggota DPR sekali waktu bisa mengikuti perjalanan para prajurit TNI itu melihat dari dekat betapa beratnya menjaga kedaulatan negara di pulau-pulau terluar. Dengan begitu, diharapkan mereka pun gigih bila menghadapi persoalan politik dengan negara tetangga seperti yang dilakukan oleh Malaysia yang ingin mencaplok Ambalat beberapa waktu silam.